SALAH JALAN

— Berbagi kesepian adalah cara yang paling jitu dalam bertindak dan berbuat. Saat semuanya girang pada kekuasaan dan jabatan, mungkin bahasa asese melengkapi tujuan dari pada dikehendakinya —

Seketika hanya bercanda dengan waktu, dan kehidupan kampus yang terus membias dalam  diri saya. Berhari-hari disuguhi aktivitas klasik, dan itu-itu saja. 

      Mengerikan sekali saat mata dipaksa melihat kegiatan-kegiatan ulah. Tapi tidak tahu kenapa, saya tetap terima begitu saja.

Pikirku, sampai kapan aktivitas kaku ini berlanjut? Serius saya sudah muak, atau mungkin hanya perasaan saya yang salah, semoga saja saya tidak lagi gila.

Kali ini, saya tidak sedang marah. Mungkin hanya pikiran saya yang agak klenik. Dalam kepala saya, saya percaya bahwa proses tidak pernah bohong.

Kebanyakan mahasiswa, mungkin kampus merupakan prioritas utama untuk berproses.

Tapi, akhir-akhir ini saya dipenuhi ketidak-percayaan dan tentu saja kekhawatiran. Sebab, ada masalah besar yang mendorong saya untuk berpikir dan berprasangka buruk pada hunian kampus.

Sedikit saya mengalami kecurigaan, awalnya saya ingin berniat baik pada hunian kampus. Entah kenapa seketika, kepala saya nyaris tidak kuat dan nyeri, jika setiap hari saya harus mendengarkan petuah dosen, itu yang saya rasakan bertahun-tahun sampai hari ini.

Saya sadari ini kecelakaan yang saya buat atas nama kontrak jahiliyah. Masak iya, saya harus belajar teori dari orang yang sudah mati, menghamba pada pemikiran-pemikiran yang absurd.

Bagaimana mungkin, saya harus percaya betul, sedangkan saya belum tau si-tokoh warna kulitnya apa?

Tapi, tak perlu saya merasa berdosa dan rasuah, cukuplah dosen capcus menanggung semuanya, dan saya ucapkan  terimakasih telah membikin banyak manusia sesat dan bermimpi.

Di sisi lain, jujur saya kadang merasa eksklusif juga, berada di kampus peradaban. Kampus yang katanya sebagai wadah pengetahuan, yang mampu mencetak manusia-manusia  berkualitas.

Ah, omong kosong. Stigma yang terlalu overdosis kali. Tapi nggak apa-apalah, jika banyak orang menuakan pandangan tersebut. Terus terang saya agak cemas, melihat pemikiran mahasiswa hari ini.

Iya kadang emosi juga, [maaf mungkin pikiran saya lagi kotor dan terlalu berprasangka buruk].

Saya menyarankan tidak usah diambil hati apalagi sampai heboh. Saya cuma lagi ingin bermimpi, membayangkan kehidupan kampus yang dihuni mahasiswa masa depan pejuang revolusi, “katanya begitu.

Saya sengaja membiarkan waktu ini dan hari-hari saya berlalu cepat. Karena saya tidak mau lama-lama disini. Mungkin tempat ini, saya anggap musibah yang pernah saya lakukan.

Saya tidak ingin mengulang kembali. Iya, beginilah kehidupan akademisi zaman sekarang.

Tidak butuh masa yang lama, saya memang percaya; bahwa kampus hari ini banyak diminati oleh banyak orang dan laku sekali, alih-alih konon mampu mencetak generasi bangsa yang amatir, “lagi-lagi kata teman saya waktu ngopi dulu.

Tapi tidak salah juga, jika sebagian besar dari mereka masih berfantasi menjadi raja dan jagoan, sekalian jadi superhero juga nggak masalah.

Barangkali memang kampus sebagai pilihan yang paling tepat untuk merubah diri menjadi manusia perbawa.

Bagi saya, ya silahkan saja, asalkan jangan jadi tikus berdasi. Sebab setahu saya, orang besar dan peduli pada orang lain tidak harus dari kampus.

Pak becak, bu warung kopi depan kampus dan sekawannya, tidak butuh sijil untuk memperlakukan dirinya menjadi hirau. Saya pikir, mungkin cuma orang bebal yang terlalu pongah mengukur kebaikan.

Terus terang, saya mulai jenuh dengan kondisi kampus yang belakangan ini mirip kamar mandi, atau cuma pikiran saya yang konslet.

Saya tidak lagi membual, saya benar-benar menemukan titik gelisah di tempat ini — tempat yang seharusnya lebih peduli pada sesama, menguji keseriusan akan banyak hal; memperlakukan dirinya sebagai suluh solutif untuk orang lain.

Bukan berarti saya tidak yakin, selama ini saya selalu berdo’a. Semoga orang yang ada di tempat ini tidak kesurupan dan kembali pada jalan yang benar. Paling tidak mereka lebih punya empati pada kesengsaraan, memiliki kesadaran dan membangun kesahajaan.

Saya tidak memandang diri saya paling baik dan paling benar, saya hanya tidak menduga beberapa hari ini mengempik setelah kepicikan-kepicikan dibuat dalam kondisi sadar dan pura-pura blagu.

Saya tidak bisa menyebutnya satu persatu, mungkin belum ada bukti tertulis sekaligus rekaman video, dan saya juga tidak berani menyampaikan nama siapa saja yang berlakon.

Tapi, saya meyakini bahwa hal tersebut sesuat yang brengsek (cabul). Dan tidak laik dilakukan seorang “intelek” yang digadang-gadang sebagai pintu perubahan dan pembela kebenaran.

Lalu, pada saat itu saya merenung ulang. Saya mengalami rasa jengah dan gusar — sesekali ingin menukik kelakuannya. Para hunian kampus yang tidak ubahnya makhluk-makhluk setengah kerbau dicucuk hidung bermuka nabi. Semua lini tidak ada bedanya apalagi bersikap bersih, calon-calon pemimpi dan petinggi kekuasaan sama saja — sama-sama cabul. Padahal, perguruaan tinggi adalah peradaban pendidikan yang dianggap paling terhormat.

Sehingga tidak salah, jika sebagian dari mereka; menganggap sebagai pembenahan diri menuju kebajikan.

Dan seharusnya, kalaupun saat sekarang kita memposisikan diri sebagai manusia yang paling intelek (mahasiswa), yang memiliki kecendrungan untuk memahami dan mengerti kelaikan berprilaku bersih dan acuh pada sesama.

Semestinya, menyadari betul; bahwa peran dan tanggung jawab yang disandang merupakan bentuk perjuangan sosial yang mesti dilakoni.

Berharap “kini atau nanti” tentang kesadaran dan kebaikan, dan yang lalu adalah palsu.

Tengah Malam

Bangkalan, 22 Maret 2014

Demi Sarjana; Beli Ijazah Adalah Halal –ujar nabi palsu–

Sebuah potret yang menarik untuk dirundingkan dengan pikiran saya, melihat jeda yang terus berlabuh pada keadaan yang semakin gila. Olah rasa yang berangkat dari pembacaan kasus – dilakoni oleh kondom-kondom pahlawan (guru) yang tidak jelas identitasnya.

Sehingga tidak salah, jika banyak pihak tidak menerima dengan stigma saya, bahwa “jual beli ijazah seringkali terjadi dikalangan guru yang bermuka intelektual ala nabi palsu”.

Bagi saya profesi guru merupakan profesi mulia yang mesti dijaga keberadaanya, bukan malah mencedrai keabsahan profesi guru itu sendiri.

Saya tidak menyangka, belakangan ini banyak kasus beli ijazah yang dilakukan para guru, demi mendapatkan gelar sarjana sebagai penopang masa depannya.

Saya sama sekali tidak mengerti, mengapa demikian ini dijadikan rujukan prilaku yang dianggap sah-sah saja, dan tak menganggap prilaku yang dapat merugikan orang banyak –. coba bayangkan, berapa banyak yang dirugikan; jelas, pribadi orang tersebut mengajak Tuhan untuk berbohong (berbohong pada dirinya sendiri, berbohong pada Tuhannya), peserta didik dilecehkan keilmuanya, kemudian masyarakat terpacu untuk mempercayai serasa dewa kebenaran.

Padahal, saya pikir perbuatan semacam itu tidak ubahnya “maling berdinas”.

Barangkali memang ucapan demikian yang pantas saya hadiahkan untuk manusia “berengsek” itu. Tai kucing bicara kebenaran, mencerdaskan bangsa, bentuk pengabdian dan apalah namanya,  bagi saya; kesalahan tetaplah salah, tidak ada tawaran.

Karena mungkin Tuhan akan sependapat dengan saya, meski saya paham – saya masih dungu memahami kebenaran.

*****

Oh, iya maaf lagi, jika saya harus bilang [“maling berdinas”], yang jelas – kalau maling biasanya mengambil milik orang secara sembunyi-bunyi (terutama pada malam hari), atau masuk rumah/kandang sapi, kambing tanpa permisi.

Sedangkan “maling berdinas” menurut fatwa saya – mencuri ijazah melalui jalan uang dengan kompromi-kompromi terlatih, sama-sama  sembunyi, namun lebih terhormat “maling berdinas” ketimbang maling biasa, itulah yang membedakan kedua istilah tersebut, kurang lebih memiliki tujuan yang sama,  iya – sama-sama picik, menghalalkan segala cara untuk memuluskan predikat sarjana demi mengenyangkan perutnya.

Berbahagialah! bagi “maling berdinas”, karena kau lebih tinggi derajatnya dari maling biasa. Selamat, akhirnya kau terpandang.

Saya tidak peduli, mau karena tuntutan yang harus mewajibkan gelar sarjana untuk menjadi guru SMA/SMP dan sederajatnya, mau dikata ini peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), supaya cepat-cepat bergelar sarjana, agar bisa mengajar di sebuah lembaga pendidikan, atau karena untuk menambah gaji yang lebih besar dari sebelumnya, sabab setahu saya waktu masih sekolah dulu; memang tidak boleh ijazah SMA – mengajar SMA pula, begitupun perguruan tinggi dan sejenisnya.

Se-ingat saya waktu masih sekolah, dan seyogyanya memang ada banyak guru saya yang belum bergelar sarjana.

Namun, saya anggap itu sebagai bentuk pemakluman saya pada guru yang belum mendapatkan gelar sarjana.

Sekarang, saya cabut kembali – pemakluman saya hanya berlaku tempo dulu, ketika saya belum merdeka jadi manusia, sehingga membuat nalar saya mandul menerima kepatuhan jangkrek.

Kini, pandangan baru dalam ingatan saya terangsang kembali. Saat saya bermanja-manja dengan telivisi – ternyata ada sebuah tayangan yang mengingatkan saya pada kisah nalar yang mandul dulu, tentu mengenai pembelian ijazah yang dilakukan seorang guru yang belum mendapatkan gelar sarjana.

Dirasa, saya di ajak memutar kembali, bagaimana revitalisasi arah pendidikan yang tidak seharusnya berlakon demikian, namun kalau sekiranya ini cara yang bijak, silahkan! Saya tidak ingin membatasi hak orang lain, jika ini dianggap benar, monggo diteruskan.

Jika tidak terima dengan argument saya, atau mungkin ada yang salah dengan pembacaan saya, temui saya di warung kopi terdekat, kita saling jotos argument dari berbagai referensi kasus yang ada. [Sorry boss, karena saya menulis dalam kehabisan kopi dan rokok, jadinya ngelantur kemana-mana].

*****

Kembali soal “maling berdinas”. Tempo hari, saya melakukan perjalanan ke Ibu Kota (Jakarta,13). Di suatu tempat, saya di ajak ngopi oleh kawan saya yang kebetulan berdarah betawi.

Singkat saja, cuma karena kampus membuat pertemuan saya dengan kawan saya berlanjut pada almamater yang sama.

Di sana, ada semacam obrolan panjang, dari obrolan satu ke obrolan lain, seperti anak tangga yang berpindah-pindah sesekali injakan kaki yang beranjak.

Di suatu pembicaraan, tercetus dari kawan saya mengenai perguruan tinggi swasta yang menyediakan pembelian ijazah.

Sepintas, ingatan saya mendesak terenyah dalam senyum. Kemudian, “saya tanya, sambil melanjutkan suasana obrolan; memang sekarang masih menyediakan pembelian tersebut? Boro-boro, mas. Jawabnya – sekarang mah sudah gak diakui kampusnya oleh pemerintah (terutama instansi-instansi besar)”.

Tanyaku terus berlanjut pada rasa penasaran, “kok bisa begitu, iya karena ketahuan praktek jual beli ijazah, mas”. Mendengar jawaban dari kawan saya, saya merasa tambah jengkel terhadap prilaku guru yang tetap memakai paradigma “siap jadi” (instan).

Dan, yang membuat saya heran lagi; ada oknum guru yang sampai saat ini menempuh studinya ke salah satu perguruan tinggi swasta di kota apel sana, “(maaf dalam keadaan tidak sadar menyebut merek)”.

Dengan wajah sok mayak dan sok benar menambah wibawa posisi jabatan mempertaruhkan masa depan. Sehingga jalan satu-satunya mempercayai kampus kelas jauh yang siap menyediakan sarjana instan yang berkedok kompeten.

Mungkin, saya berani mengatakan; bahwa kuliah ini akan berlangsung satu bulan sekali, empat bulan sekali dan bahkan langsung prosesi wisuda tanpa tahu bangku kuliahannya warna apa, mejanya warna apa, mengerikan bukan! Akhirnya, tercetaklah guru abal-abal yang siap pakek.

Tapi, iya beginilah kondisi riil yang mesti saya lihat. Padahal, saya merasa bahwa profesi guru harus mampu dan kompeten dalam melakoni identitas sebagai penuntun moral anak bangsa,  bukan sepantasnya guru melakukan praktek beli ijazah dan menempuh pendidikan kampus kelas jauh.

Guru bukan tukang kuli bangunan, yang siap membuat bangunan rumah paling lama empat bulan atau satu tahun, tidak hanya itu – butuh proses yang harus ditempuh.

Kalau saya meminjam bahasanya, Paul Suparno; Guru bukanlah seorang tukang dan perkerjaan  ”sambilan”, tetapi seorang intelektual yang harus menyesuaikan  diri dengan situasi dan persoalan yang dihadapi.

Apabila pendidikan di Indonesia ini ingin  maju dan berhasil, maka memang para guru, yang menjadi ujung tombaknya harus sungguh profesional, baik dalam bidang keahliannya [kompetensi], dalam bidang pendampingan, dan dalam kehidupannya yang dapat dicontoh oleh sisiwa.

Profesi guru, sekarang memang menjadi dambaan paling diminati oleh banyak orang. Buktinya, di kampus saya sendiri – jurusan paling banyak adalah jurusan yang mencetak lulusan profesi guru, [termasuk, manusia di kampung saya], berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan gelar sarjana, apalagi salah satu syarat sertifikasi adalah guru harus berpendidikan minimal starata satu atau sarjana.

Namun, apakah dengan cara picik semacam itu? Dan, jika sudah mendapat gelar sarjana, paling tidak ada peluang untuk mengikuti tes seleksi Pegawai Negeri Semprul (PNS), oh salah “Pegawai Negeri Sipil”.

*****

Saya menganggap, jangan-jangan ini hanya peralihan profesi dengan maksud menutupi statusnya sebagai pengangguran.

Melarikan diri dalam suatu profesi mulia, namun membenarkan sesuatu yang salah. Lalu, untuk apa melakukan semuanya? Saya sering kesal terhadap diri saya sendiri, bertanya pada keadaan.

Mengapa wajah pendidikan harus seperti ini? Kalau masih ada jalan menuntut kita untuk jujur – kenapa tidak berbuat jujur? Mengapa harus berbuat KKN demi menjamin hidupnya lebih aman? 

Saya tahu, dan paham; hari ini, tidak ada guru yang siap untuk tidak dibayar. Namun, saya juga mengerti; kewajiban dan hak selalu bergandeng tangan menjawab zaman.

Jika semunya diikuti sesuai poros kehidupan, tak perlu melakukan hal picik dan sejenisnya. Saya bukan nabi yang dijamin surga – kesempurnaan yang dipredikatkan padanya merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, dan manusia seperti saya tidak ada apa-apanya.

Saya sadari, saya memang sering berbuat dosa sama dengan manusia lainnya. Tapi, biar dosa saya – saya tanggung sendiri dengan Tuhan saya.

Tidak perlu orang lain menanggung dosa saya, paling tidak orang-orang disekitar saya, tidak saya rugikan apalagi menjadi korban atas dosa sosial yang saya lakukan. Beli ijazah dan menempuh kuliah kampus kelas jauh demi mendapatkan gelar sarjana, tidak cukup wajah pendidikan dikencingi.

Saya sudah sangat cukup melihat negeri ini berantakan, jangan ditambah lagi dong, biarlah institusi pemerintahan sana semakin carut-marut.

Media yang selalu mempertontonkan prilaku pejabat mengantarkan pemahaman saya pada kondisi pasrah, tinggal menunggu dan melihat Indonesia kapan hancurnya.

Sekarang, harapan Indonesia, hanya butuh pada orang-orang jujur dan tidak kompromi pada kepicikan demi mengamankan dirinya dari kesejahteraan hidupnya.

Bangkalan, 13 Desember 2013

Dafir Falah

Menyoal Keadaan Klasik

Di hari yang tua. Saya sempat bertanya pada kehausan nama yang telah banyak memberikan saya arti akan perjalanan dan pengabdian. Di tempat teduh, masih saja ada hangat menyapa tentang kedzaliman.

Dari segala keyakinan dan tak terbantahkan oleh kemunafikan, saya menulis kolom ini dengan sangat sederhana untuk lembaga pendidikan “Mahwil Ummiyah” lebih baik dari sejarah silam. Yang jelas, kolom yang saya tulis berdasarkan buah pikiran-pikiran sesaat yang melintas di kepala tentang suatu tema "Mahwil Ummiyah".  

Entah karena membaca keadaan, karena omong-omongan dengan teman ngopi, mendengarkan khotbah atau pidato seseorang, atau karena pertanyaan dari orang gila, semuanya mengarah pada hakikat kecintaan saya pada lembaga ini.

Saya masih ingat waktu kecil dulu, ketika saya berusia kurang lebih 16 tahun. Dimana pada saat itu, saya menghabiskan kebodohan saya di suatu lembaga yang letaknya di ujung timur pulau Madura.

Iya sebut saja, Lembaga “Mahwil Ummiyah”. Ada banyak torehan sejarah yang saya dapat dari lembaga ini.

Di satu sisi, saya banyak belajar tentang kajian ilmu, lebih-lebih ilmu agama. Namun, disisi lain saya juga banyak belajar tentang arti kehidupan yang tak mesti akrab dengan saya.

Semuanya saya lewati, meski dirasa jenuh dan marah pada keadaan tidak membuat saya runtuh  mengakar pada keputus-asaan.

Saya tetap berjalan, mengitari semangat penuh telanjang. Tak peduli apa kata orang tentang lembaga ini, biarlah banyak kalimat menjatuhkan, saya tetap yakin bahwa kelak lembaga ini pasti punya alat kelamin.

Kegetiran yang menyelinap di antara cerita-cerita yang berhamburan dari perkampungan. “Mahwil Ummiyah”, tetap tegak berdiri menjawab zaman dengan sahaja.

Setiap kali saya pulang kampung, saya jadi ingat kembali untuk sekedar bercerita pada dusun: kultur pendidikan lembaga ini, dulu masih dari gubuk ke gubuk, dari telinga ke telinga, dari mata ke mata dan dari kontak batin ke kontak batin.

Saat itu saya merekam lampau dengan sangat jelas, bahwa lembaga ini belum punya apa-apa, belum punya gedung sekolah yang baik, belum punya perpustakaan yang layak, belum punya tempat parkir, belum punya kamar mandi yang bersih dan juga belum bisa bebas menyuarakan kegelisahan nurani untuk seorang guru yang tidak profesioanal, datang hanya ngisi absen honor, bajingan bukan!.

Bahkan dulu belum bisa “membohongi” siswa mengenai bantuan apapun. Entah, Bantuan Operational Siswa (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan apalah namanya.

Kemudian seringnya seorang guru tidak masuk, apa pun itu alasannya. PADAHAL hanya untuk memberikan petuah di dalam kelas, sehingga membuat siswa tidak sungkan-sungkan untuk nongkrong di area parkir, dan ini masih saya lihat.

Saya heran, mengapa persoalaan klasik yang seharusnya sudah tidak ada masih saja tetap terjadi sekarang.

Terus siapa yang harus disalahkan?  Bukankah peran seorang guru memiliki tanggung jawab yang sangat besar, tidak hanya di dunia melainkan di akhirat, barangkali semuanya sudah tahu, dan tak perlu rasanya saya memberikan khotbah agama lebih serius lagi.

Saya tidak menyalahkan, tapi ayolah sadar akan perannya. Dimana seharusnya menjadi seorang guru dan menjadi masyarakat biasa.

Atau memang sudah tidak pantas makna simbolik “Guru Sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” mending dijadikan jargon saja, biar tidak mengganggu celoteh saya dalam menelaah kembali figur seorang guru. Saya paham, bahwa siswa tetaplah polos menerima kepicikan.

Saya cuma ingin menyoal keadaan yang tak berpihak pada kebenaran. Jika pikiran saya dianggap ngelantur kemana-mana, tapi iya inilah siklus wacana dan harapan saya.

Saya hanya memiliki “do’a”, kepedulian dan tanggung jawab sosial sebagai mantan siswa yang ingin mengajak untuk melakukan penyadaran-penyadaran kolektif, yang pada akhirnya akan terbentuk dikalangan generasi muda “Mahwil Ummiyah” lahir sebagai satu komitmen-Mahwil Ummiyah bersatu dan bersih dari kepicikan.

Oleh karena itu, di hari yang tua ini. Kecelakaan sosial seringkali terjadi dimana-mana, kepicikan tetaplah picik, politik pragmatis tetaplah politik, dan pembodohan tetaplah pembodohan.

Profesionalisme tidak lagi agresif terhadap kemaslahatan peserta didik. Tak ada lagi kearifan hakiki suatu lembaga dalam mempertahankan logika kepatuhan dan batin kulturalisme pengabdian.

Diakui atau tidak, sepertinya terlalu asyik berburu sertivikasi. Akhirnya lupa pangkat yang disandangnya dan tujuan mulia untuk menjadikan peserta didik cerdas dan berwawasan tinggi.

Atau karena sudah disibukkan untuk memperkaya dirinya, bukan sejatinya untuk memperkaya pengabdian dalam mentransfer ilmu-ilmunya.

Tapi lupakan sajalah, bagi yang sudah berpangkat sertivikasi, lekaslah bermanja-manja menikmati keterlenaan keinginannya. Sebab Tuhan sudah mengabulkan impiannya, sebelum Tuhan mencabut kembali.

Maaf, jika celoteh saya terlalu pedas. Sebab hari sudah mulai tua, dan ini sebagai bentuk kritik sosial saya terhadap peradaban pendidikan, terutama bagi lembaga pendidikan yang dulu pernah saya kendarai.

Dengan rasa tulus, ikhlas dan lewat segenap “tangisan batin” yang menyejukkan, melalui kolom ini saya memiliki segenap kepedulian untuk membangun harmoni kehidupan dalam menyoal keadaan.

Bangkalan, 19 Desember 2013

Dafir Falah

INDONESIA – Ternyata – (Belum Punya Alat Kelamin)

Hari ini bangsa Indonesia SEDERHANA sekali untuk mengatakakan “merdeka”. Cukup dengan membaca sejarah dan mempelajari pendidikan kewarganegaraan - sebagai bukti historis bahwa bangsa ini benar-benar merdeka dan bebas dari tangan penjajah.

Apalagi didukung dari sekian banyak kisah perjuangan pahlawan yang merelakan jiwa patreotnya untuk bangsa ini.

Padahal semua itu tidak sesederhana apa yang dibayangkan. Mungkin saat itu boleh kita menyebutnya bahwa “kita adalah bangsa besar yang kuat dan berani”.

Namun pertanyaannya: apakah sekarang tetap seperti itu? Kata “merdeka” hanya dijadikan jargon.

Pemerintah tidak punya sikap yang jelas untuk melanjutkan warisan perjuangan nenek moyangnya, jangan-jangan dugaan saya benar, jika pemerintah memang sudah mandul. Sehingga tidak salah - kalau banyak tangis dan penderitaan yang dialami bangsa ini.

Maka cukuplah sepuluh November sebagai hari bersejarah, dimana rakyat Indonesia mengenang kembali perjuangan pahlawan yang telah menorehkan banyak nyawa dan darah untuk merah putih.

Hal ini semakin memperkuat bukti konkrit dalam menelaah sejarah Indonesia mengukir kemerdekaannya.

Saya jadi tertarik untuk merundingkan pikiran saya mengenai Indonesia, meski dengan segala kejenuhan dan kepalsuan  penguasa (pemerintah). Dan ada untungnya juga, sedikit banyak mengurangi hutangan langganan saya di warung depan kampus, sebab rutinitas ngopi ditunda hanya untuk menulis kolom ini di aparteman SM.

Padahal, Cuma sekedar coret-coret kembali sejarah perjalanan negeri ini, meski dirasa sudah bosen. Sejatinya, saya pikir tidak seharusnya mengalami pergulatan batin yang membuat waktu saya tersita.

Namun, sebagai bentuk rasa hormat terhadap pahlawan yang telah banyak berkorban, tak ada salahnya jika kalimat terimakasih saya haturkan untuk beliau. Sebab, atas keberanian dan pengabdiannya pada negeri ini akhirnya Indonesia bisa tegak berdiri mengkibarkan bendera merah putih di tanah nusantara.  

Pahlawan Itu Dulu

Itu dulu, ketika sang pahlawan serius mengawal kemerdekaan dan merelakan nyawanya untuk bangsa. Kini wajah Indonesia yang sebenarnya sudah saya anggap banci kehormatan dan kere.

Meski saya tahu – bahwa Indonesia adalah bagian dari diri saya.  Dan saya pikir,  semenjak bangsa ini menyatakan merdeka, seharusnya sisa kemerdekaan ini menjadi barometer untuk bangsa Indonesia lebih baik dan lebih mandiri.

Namun, di usia yang hampir 70 tahun, sudah berbuat apa pemerintah negeri ini? Miskin, tetaplah miskin. Pemerintah tetaplah dewa kebijakan.

Tapi, adakah pemerintah memikirkan kebijakan yang bisa mensejahterakan bangsa ini dengan serius. Buang-buang waktu saja, mending memperkaya diri sendiri dan menikmati hasil KKN, bukankah begitu!, “ujar tukang becak saat ngopi bareng di depan kampus.

Sejenak memikirkan Indonesia memang terkadang membuat saya putus asa. Apalagi semboyan nasionalisme kita sering terima mentah-mentah sejak tahun 1945. Saya tidak tahu apa arti sesungguhnya merdeka itu.

Namun, saya masih ingat betul pada waktu kecil dulu; ketika saya berusia 16 tahun, saat itu saya kebagian membacakan teks proklamasi waktu acara upacara seninan- bahwa Soekarno dan Hatta telah menyatakan kemerdekaan Indonesia, “bunyinya.

Saya hanya bisa tersenyum membacakan teks proklamasi tersebut, sebab pada waktu itu saya pikir ini tidak akan mempengaruhi kehidupan saya apalagi keluarga saya.

Ibu saya tetap saja membuat kopi di pagi hari untuk ayah saya yang sedang mau berangkat kerja. Saya pun juga ikut dimanjakan dengan kasih sayang ibu saya.

Apa yang mau dibanggakan dari bangsa ini, bukannya bangsa Indonesia telah berada di titik nadir martabatnya.

Sebab apa yang diperjuangkan pahlawan terdahulu, hanya tinggal teks-teks warisan sejarah. Miris melihat negeri ini yang tidak lagi memiliki identitas kebangsaan.

Bangsa kita sudah tidak punya rasa malu, bayangkan ini hanya sebagian kecil dimana tenaga kerja rendahan yang diusir dari Negeri Jiran dan Arab Saudi, dengan jumlah ribuan, sama sekali tidak menyinggung harga diri bangsa Indonesia. Bahkan yang lebih parah lagi, kita malah mintak diperkerjakan kembali.

Dipikir-pikir, saya kok risih mendengar pernyataan seperti itu. Padahal sangat jelas, seakan-akan harga diri kita diinjak dan direndahkan, apa memang pemerintah sudah benar-benar tidak punya nyali.

Sehingga tidak ada niat untuk menata Indonesia lebih martabat dan dihargai. Rakyat kecil hanya menjalani hidup di bumi Indonesia, pemimpinlah yang harus berbicara, menentukan negeri dan bangsa ini ke depan.

Rakyat kecil sudah capek hidup dalam kemunafikan, kemiskinan dan ketidakadilan. Mereka hanya butuh ketenangan, kesejahteraan tanpa harus menjadi TKI di negeri orang untuk menopang hidup sementara.

Bangkalan, 14 Februari 2014

Dafir Falah

PERAN POLITIK DALAM MENJAGA RUH DEMOKRASI

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu tidak akan lepas dari persoalan-persoalan yang belakangan ini membawa masyarakat Indonesia berada pada krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Apalagi rakyat Indonesia sebentar lagi akan menghadapi gemuruhnya pesta pemilihan umum (pemilu).

Bukan hal mustahil, jika banyak pandangan masyarakat tentang wacana pemilu 2014 akan ada permainan politik. Meski terkadang masyarakat belum paham betul mengenai politik itu sendiri, yang jelas ini seringkali menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan.

Perdebatan atau perbincangan mengenai politik kini tidak hanya terjadi dikalangan pemerintahan, ataupun elit politik maupun pertemuan seminar atau perkuliahan. Akan tetapi, hal ini juga terjadi di pangkalan ojek, terminal, tempat ronda, warung kopi dan juga tempat-tempat ibadah.

Menariknya, jika ditelusuri lebih observatif lagi, bahwa masyarakat Indonesian sebagian besar masih punya harapan untuk memilih dan, atau ikut serta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebab, mereka ada anggapan dirasa akan membawa perubahan yang lebih baik bagi mereka.

Namun sebaliknya, sebagian yang lain masyarakat sudah merasa apatis, jengkel, dan tidak ada keinginan untuk meramaikan pemilu, karena bagi mareka pemilihan presiden hanya sekedar formalitas saja dan tidak akan membawa perubahan apa-apa bagi kehidupan mereka.

Sangat wajar apabila masyarakat memiliki penilaian sendiri terhadap setiap calon priseden, DPR, dan atau semakin maraknya pejabat publik yang tersandung kasus korupsi.

Hal ini yang membuat masyarakat enggan untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu), atau pemilihan kepala daerah (pilkada), dan pemilihan-pemilihan lain yang melibatkan rakyat Indonesia pada umumnya.

Sehingga rakyat mengambil kesimpulan bahwa dengan ikut memilih tidak akan berganti nasib yang menjamin hidupnya.

Maka dari itu, rakyat lebih memilih golongan putih (golput) dari pada harus mencoblos. Di sisi lain, sebagian masyarakat harus menggunakan hak pilihnya, paling hanya berdasarkan calon yang memberi uang banyak, sehingga tidak salah, jika kebiasaan buruk ini menjadi budaya politik masyarakat Indonesia dalam memenangkan suatu pemilihan.

Kemudian, masyarakat sendiri terprovokasi atas rayuan materi yang secara tidak langsung sangat menjatuhkan ruh dari demokrasi.

Hal tersebut, merupakan bagian terkecil dari potret dinamika politik yang ada di Indonesia. Ada banyak fenomena politik yang berindikasi pada ketidakadilan dalam penegakan hukum atau rendahnya kedewasan berpolitik dan juga kurangnya memainkan politik yang bertujuan pada kepentingan bersama.

Di dalam kenyataan, apa yang disebut politik itu senantiasa ambivalen. Di satu sisi, kekuasaaan dijadikan alat untuk mendominasi orang atau pihak lain.

Di sisi yang lain, kekuasaan dijadikan sarana untuk menjamin ketertiban sosial tertentu atau sebagai alat pemersatu untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan.

Padahal “politik” sendiri memberikan definisi yang sangat gamblang – bahwa politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki bersama-sama.

Artinya harus ada relasi satu sama lain antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi tidak hanya pemerintah yang memiliki kekuasaan penuh dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, akan tetapai masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyelenggarakan semangat pancasila di bumi nusantara ini.

Maka perlu kiranya ada keseimbangan yang selaras dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang.

Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu). Salah satunya dengan bersikap lebih dewasa setiap melihat permasalahan dinamika politik, baik dari pemerintah ataupun masyarakat dalam memahami tindakan politik.

Oleh karena itu, tercapainya tujuan bersama yang menjadi hakikat politik tetap berlangsung demokratis. Dalam hal ini adanya penggunaan kekuasaan, agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik.

Sehingga perlu untuk dipahami bahwa tujuan yang telah ditentukan tersebut merupakan tujuan publik dan bukannya tujuan individu. Paling tidak ada jaminan kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Di samping itu, dalam mewujudkan keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara hubungan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan masyarakat. Maka perlu kiranya kehidupan politik yang sehat dan dinamis, sehingga dapat memelihara stabilitas politik yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Namun, harus disadari juga – bahwa masyarakat belum seutuhnya mengerti bagaimana cara berpolitik yang baik. Sampai saat ini, tidak ada keseriusan yang memang benar-benar mewujudkan ketahanan dalam meningkatkan pendidikan politik dan sosialisasi politik bagi masyarakat secara terus menerus.

Padahal ini sangat mendukung demi terciptanya ketangguhan politik yang demokratis.

Rendahnya kesadaran akan pendidikan politik di tandai dengan banyaknya pemilu dan pilkada yang diwarnai politik uang.

Bila ini terjadi terus menerus, maka masyarakat pun suatu saat akan mempertanyakan manfaat demokratisasi bagi mereka, meski dirasa masyarakat masih saja menerima politik uang tersebut. Akan tetapi ada statmen – bahwa masyarakat hanya menjadi korban dari politik uang, yang perlu disadari adalah lembaga politik sebagai institusi politik yang sah di negeri ini.

Saat ini, masyarakat sudah mulai cerdas dalam menentukan hak pilihnya, hanya saja terkadang perlu pembuktian dari institusi politik atau lebih tepatnya partai politik. Sebab, masyarakat sendiri sudah tidak percaya terhadap institusi partai politik, yang diangap sebagai salah satu institusi terkorup di Indonesia.

Dan sebenarnya, hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan pendidikan politik belum dirasakan dan belum ditanamkan oleh bangsa ini.

Sehingga masalah tersebut semakin lama akan terus berkepanjangan dan tak ada jalan yang mampu menjawab. Maka pendidikan politik merupakan tujuan utama dalam menciptakan partisipasi politik.

Dalam menjalankan arus demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu cita-cita pembangunan termasuk pembangunan politik. Pendidikan politik juga penting untuk membuat masyarakat sadar akan demokrasi yang sesungguhnya, terutama pemerintah sebagai penyelenggara jalannya demokrasi untuk Indonesia ke depan lebih bermartabat.

Jadi dengan demikian, pendidikan politik merupakan syarat utama dalam memberikan pesan tanggung jawab dan membangun demokrasi guna untuk mencapai tujuan bernegara yang baik.

Bangkalan, 01 Desember 2013

Dafir Falah